Berakhirnyamasa kekuasaan Orde Lama yang digantikan Orde Baru secara legal formal ditandai dengan.. Pilih Jawaban yang Benar (0/0) 0. Tritura. Pelantikan Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. padahakikatnya orde baru lahir untuk a. b. c. d. e. mengambil alih pemerintahan dari tangan presiden sukarno melaksanakan pancasila dan uud 1945 secara murni dan knsekuen mengoreksi pelaksanaan pemerintahan ke arah pemerintahan terpusat mengembalikan kehidupan politik dan kenegaraan ke arah demokrasi barat memurnikan pelaksanaan kenegaraan Essaymata kuliah Perekonomian Indonesia mengenai "Langkah Stabilisasi yang Dilakukan Pasca Orde Baru" nim niu 438675 langkah stabilisasi yang dilakukan pasca Mengembalikanfungsi kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Baru Memberdayakan lembaga tinggi negara seperti DPR untuk lebih peduli kepada kepentingan pengusaha Memperbaharui seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat Mengembalikan harta kekayaan para pejabat Orde baru yang korupsi kepada rakyat A Dewan banteng, dibentuk tanggal 20 Desember 1956 oleh letnan kolonel Ahmad Husein B. Dewan gajah, di bentuk tanggal 22 Desember 1956 oleh kolonel maludin Simbolon C. Dewan garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh letnan kolonel Barlian D. Dewan manguni, dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 oleh mayor somba E. Pemerintah akrostik puisi nama dari huruf a sampai z. - Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini. Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru Pelunasan Hutang Luar Negeri Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru. Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru. Baca juga Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru Dalam buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah 2017 karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru 1966, Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. UU Penanaman Modal Asing UU PMA Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia. Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru. Inter Governmental Group on Indonesia IGGI Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 2005 karya Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia IGGI pada tahun 1967. Baca juga Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri. UU Penanaman Modal Dalam Negeri Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri termuat dalam UU no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia. Melalui UU PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan Tap MPRS Stabilitas ekonomi Tap MPRS 66, dan Pemilihan Umum Tap MPRS Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis Blok Timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan polkam. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita dan Pemilihan Umum Pemilu; 2. Menyusun dan merencanakan Repelita; 3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilisasi Penyeragaman Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut dalam Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu 1 takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; 2 mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenangwenang; 3 mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi;4 demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; 5 suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gongong ed, 2005 159. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. 3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968 , Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. 4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis US $ juta, negara Barat US $ 587 juta, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Baca Juga Masa Masa Dalam Transisi Tahun 1966 – 1967 Perkembangan Dalam Ekonomi Masa Demokrasi Yang Terpimpin Dinamika Politik Dari Masa Demokrasi Yang Terpimpin Demikian Artikel Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Kerajaan - Kerajaan Pada Masa Hindu -Buddha Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KAA Tahun 1955 Masa Masa Dalam Transisi Tahun 1966 – 1967 Kesadaran Terhadap Pentingnya Dari Integrasi Bangsa Terbentuknya Sebuah Kepulauan Yang Ada Di Indonesia Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Dengan demikian, Surat Perintah11 Maret Supersemar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Selanjutnya Orde Baru mengubah kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional yaitu pada hakekatnya adalah pembangunan nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dikarenakan banyak pembangunan, maka Soeharto mendapatkan gelar bapak Pembangunan. Pembentukan Kabinet Ampera Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera yaitu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu 1 memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; 2 melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 5 Juli 1968; 3 melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966; dan 4 melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan terdiri dari 1 Stabilitas Nasional yang dinamis, 2 Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan 3 Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah 1 Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan, 2 Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, 3 Pemerataan pembagian pendapatan, 4 Pemerataan kesempatan kerja, 5 Pemerataan kesempatan berusaha, 6 Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, 7 Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, dan 8 Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Asas-asas Pembangunan Nasional Asas manfaat, Asas usaha bersama dan keluarga, Asas demokrasi, Asas adil dan merata, Asas perkehidupan dan kesinambungan, Asas kesadaran hukum, Asas kepercayaan pada diri-sendiri Pembangunan I Kabinet Pembangunan I, Kabinet ini bertugas melaksanakan lima macam program yang disebut pancakrida. Isi pancakrida yaitu 1 Menciptakan ketenangan politik, 2 Menysun dan merencanakan Repelita Rencana Pembangunan Lima Tahun, 3 Melaksanakn pemilihan umum, 4 Mengadakan pembersihan terhadap aparatur Negara, dan 5 Mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila. Pelita Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun yang disebut Pelita. Setiap Pelita memiliki titik berat di bidang-bidang tertentu. Rincian prioritas Pelita sebagai berikut Pelita I 1 April 1969-31 Maret 1974 sektor pertanian dan industri dititikberatkan pada industri mendukung sector pertanian. Pelita I telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 3 % menjadi 6,7 % per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk pendapatan perkapita dari 80 Dollar Amerika menjadi dapat ditingkatkan menjadi 170 Dollar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi persen pada akhir Pelita II 1973/1974. Pelita II 1 April 1974-31 Maret 1979 dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan pengembangan industri yang mengolah bahaan mentah menjadi bahan baku. Pelita III 1 April 1979-31 Maret 1984 yakni dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita IV 1 April 1984-31 Maret 1989 dengan titik berat di sektor pertanian untuk memanfaatkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan sektor industri meliputi industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian , dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri Pelita IV 1 April 1989-31 Maret 1994 sektpr pertanian dan industri diprogramkan untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, baik industri yang mampu mengolah hasil pertanian dan swasembada pangan, serta industri yang dapat menghasilkan barang-barang industri. Pelita VI 1 April 1994-31 Maret 1998 sektor pertanian dan industri yang dititikberatkan pada pembangunan industri nasionaal yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, dengan berbagai cara yang dilakukan menimbulkan perubahan besar di Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi jargon yang tidak bias dibantahkan pada masa Orde Baru. Beberapa kemajuan Indonesia dalam bidang berbagai bidang antara lain Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$ Sukses transmigrasi yang memeratakan penduduk Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di Jawa, Sukses KB yang mengatur pertumbuhan penduduk, Sukses memerangi buta huruf, Sukses swasembada pangan, Sukses REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun, Sukses Gerakan Wajib Belajar, Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, Sukses keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia dan Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru Tak ada gading yang tak retak merupakan suatu perumpamaan untuk menggambarkan kebijakan pada masa Orde Baru. Pembangunan yang sangat bagus secara teori pada prakteknya banyak penyimpangan. Beberapa kekurangan system pemerintahan pada masa Orde Baru antara lain Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme KKN, Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat, Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua, Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, Bertambahnya kesenjangan sosial perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin, Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi terutama masyarakat Tionghoa, Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel dan Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” Tidak ada rencana suksesi penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan Tap MPRS Stabilitas ekonomi Tap MPRS 66, dan Pemilihan Umum Tap MPRS Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis Blok Timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan polkam. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita dan Pemilihan Umum Pemilu; 2. Menyusun dan merencanakan Repelita; 3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilisasi Penyeragaman Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut dalam Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu 1 takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; 2 mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenangwenang; 3 mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi;4 demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; 5 suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gongong ed, 2005 159. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. 3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968 , Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi. 4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis US $ juta, negara Barat US $ 587 juta, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Baca Juga Masa Masa Dalam Transisi Tahun 1966 – 1967 Perkembangan Dalam Ekonomi Masa Demokrasi Yang Terpimpin Dinamika Politik Dari Masa Demokrasi Yang Terpimpin Demikian Artikel Stabilisasi Untuk Politik Dan Rehabilitasi Dari Ekonomi Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Krisis Moneter, Politik, Hukum Dan Kepercayaan Masa Orde Baru Masa Politik Dan Ekonomi Pemerintahan Presiden Habibie Pembentukan Anggota Negara ASEAN Di Asia Tenggara Corak kehidupan Masyarakat Pada Kehidupan Masa Praaksara Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Pelaksanaannya Erik Scheel/pexels Bentuk keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi dan politik. - Tahukah teman-teman apa contoh keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi, pertanian, dan pembangunan di Indonesia? Seperti yang kita pelajari di pelajaran PPKn, Indonesia memiliki periode pemerintahan dari awal merdeka hingga sekarang. Salah satunya adalah periode Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966-1998, di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik serta bertujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara. Secara tersirat, Orde Baru ingin tata susunan pemerintahan yang lebih stabil, meskipun harus dengan cara-cara yang otoriter. Pada akhirnya, Orde Baru berhasil mencapai tujuannya. Berikut ini keberhasilan pemerintahan Orde Baru di bidang ekonomi, pertanian, dan pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tujuh persen. Pada 1 April 1969, Presiden Soeharto menjalankan program jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita. Repelita bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil bagi Indonesia. Pemerintah Orde Baru menggagas program stabilisasi ekonomi untuk membendung laju inflasi. Baca Juga Mengenal 7 Bentuk Kebijakan Politik Dalam dan Luar Negeri pada Masa Orde Baru Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan

pemerintah orde baru memprogramkan stabilisasi ekonomi dengan maksud untuk